Ing Ngarsa Sung Pawarta Ing Madya Mangun Karya Tut Wuri Jaya-jaya Wijayanti

our facebook page

Rembuknas Permasalahan Pendidikan Di Indonesia

Rembuknas Permasalahan Pendidikan Di Indonesia
Caping Gunung Indonesia - Rembuk Nasional (Rembuknas) Pendidikan dan Kebudayaan 2015 telah menghasilkan sejumlah materi mengenai masalah pendidikan di Indonesia.
Peserta yang terdiri dari 916 orang dibagi menjadi tujuh komisi yang berfokus pada permasalahan pada masalah pendidikan masing-masing. Seperti dikutip dari siaran pers ,Selasa (31/3/2015), di Komisi I membahas tentang pendidikan anak-anak, yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
"Perlu ada website yang menarik, e-book, dan materi-materi yang ramah untuk gadget," papar perwakilan dari Asosiasi Sekolah Swasta Indonesia, di Pusat Pengembangan dan Tenaga Kependidikan (Pusbangtendik), Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (31/3/2015).

Kemudian, Komisi II membahas tentang program Indonesia Pintar yang mendukung wajib belajar selama 12 tahun. Selain itu juga dibahas mengenai Standar Pelayanan Minimal, Program Indonesia Pintar (PIP), Transparansi bantuan operasional sekolah, penerimaan peserta didik baru, pendidikan karakter, revitalisasi Komite sekolah, dan pengembangan sekolah menengah kejuruan vokasi.
Komisi III membahas masalah kelebihan guru serta pendistribusian guru yang tidak merata. Menurut Kepala BPDMPK dan PMP Kemendikbud, Syawal Gultom, ada tiga hal pokok yang dibahas.
"Pertama, ada kelebihan guru di semua jenjang. Kedua, ada 252.843 guru yang akan pensiun pada 2015-2019. Ketiga, guru yang belum terdistribusi dengan baik kesulitan dalam pemenuhan jam mengajar," ujar Syawal.

Komisi IV bicara tentang ujian nasional (UN) 2015 dan Kurikulum 2013 yang akan dijalankan bertahap. Isu terhadap UN mencakup kejujuran, menjaga semangat siswa, dan kualitas.
Komisi V membicarakan soal pengembangan, pembinaan serta pelestarian bahasa. Bahwa bahasa itu bisa sebagai kekuatan untuk mengukuhkan identitas Indonesia.
Komisi VI bicara tentang kebijakan dalam pelestarian serta diplomasi budaya. Di mana terdapat 12 isu yang dibahas, di antaranya penetapan warisan budaya tak benda, hak kekayaan intelektual, pembinaan perfilman, serta kerjasama dalam bidang budaya.

Komisi VII membahas tentang keterlibatan publik dalam birokrasi pendidikan. Diungkapkan bahwa banyaknya dana yang ditransfer ke daerah-daerah ternyata belum efektif. Hal tersebut dikarenakan lemahnya pengawasan internal pada lembaga-lembaga yang mengawasi pendidikan.#Yunia_cgo

Sumber, Berita Indonesia



Share:

0 comments:

Posting Komentar

Definition List

Unordered List

Support