Komisioner Bawaslu Trenggalek Rusman Nuryadin mengatakan petugas yang menjalani rapid test hari ini mencapai 214 orang, terdiri dari pengawas desa, panitia pengawas kecamatan (panwascam) hingga jajaran bawaslu di tingkat kabupaten.
Caping Gunung Indonesia - Ratusan jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Trenggalek menjalani pemeriksaan rapid test. Rapid test digelar menjelang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Desember mendatang.
Komisioner Bawaslu Trenggalek Rusman Nuryadin mengatakan petugas yang menjalani rapid test hari ini mencapai 214 orang, terdiri dari pengawas desa, panitia pengawas kecamatan (panwascam) hingga jajaran bawaslu di tingkat kabupaten.
"Pelaksanaan rapid test dilakukan serentak di 19 puskesmas yang ada di Trenggalek, jadi masing-masing petugas kami secara bergiliran datang ke puskesmas yang ada di wilayahnya," kata Rusman, Jumat (17/7/2020).Pemeriksaan ini dilakukan guna mendeteksi lebih dini potensi penyebaran virus Corona di kalangan penyelenggara pilkada. Sehingga diharapkan petugas yang menjalankan fungsi pengawasan pilkada di Trenggalek terbebas dari paparan COVID-19."Apabila dalam pelaksanaan ada yang reaktif maka akan ditindaklanjuti oleh dinas kesehatan maupun Gugus Tugas COVID-19, untuk dilakukan karantina dan pemeriksaan lanjutan melalui swab," ujarnya.
Rusman mengaku saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Trenggalek. Pihaknya berharap seluruh jajarannya tidak ada yang reaktif atau positif COVID-19, sehingga dapat melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik dan aman.
Untuk pelaksanaan rapid test ini, Bawaslu Trenggalek mendapatkan suntikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp 156,8 juta. Rencananya rapid test serupa juga akan kembali dilakukan pada setiap tahapan pilkada.
"Untuk yang didanai APBN ini hanya tahap pengawasan coklit (pencocokan dan penelitian) saja, sedangkan untuk rapid test berikutnya pada tahap kampanye atau jelang pencoblosan akan dibiayai dari anggaran NPHD ," imbuh Rusman.Kata dia, anggaran NPHD dari Pemkab Trenggalek tersebut juga akan digunakan untuk pembelian alat pelindung diri (APD) untuk seluruh petugas pengawas. Bawaslu Trenggalek mengklaim telah melakukan penyisiran dan restrukturisasi anggaran agar mencukupi untuk seluruh tahapan pilkada.
"Dari total Rp 10 miliar NPHD kami sudah melakukan restrukturisasi anggaran, sehingga bisa menyisihkan Rp 760.795.000 untuk rapid test dan pembelian APD. Karena nanti kebutuhan kami juga sampai di tingkat pengawas TPS," kata Rusman.
Pihaknya mengaku terpaksa melakukan beberapa penghematan agar bisa menyisihkan anggaran untuk APD, beberapa kegiatan rapat tatap muka terpaksa ditiadakan dan diganti dengan sistem daring. Selain itu beberapa anggaran lain juga dipangkas. "Kami harus lakukan penghematan, karena kami tidak ada tambahan anggaran dari daerah. Alhamdulillah cukup," jelasnya.#nur_cgo
Sumber, Berita Indonesia
0 comments:
Posting Komentar