SPBU asing pemilik BU-PIUNU menjual harga BBM non subsidi murah, hal itu berimbas kepada Pertamina. Jika Pertamina merugi, Mamit menilai negara ikut terkena dampaknya.
Caping Gunung Indonesia – Dengan dibukanya pasar BBM non subsidi kepada Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum (BU-PIUNU) selain PT Pertamina (Persero), mengakibatkan terjadinya persaingan ketat dalam menentukan harga jual BBM. BU-PIUNU adalah lembaga atau Badan Usaha yang bisa dibentuk dan didirikan, karena/dengan mengacu kepada Undang Undang Migas dan PP 36 tahun 2004.
Direktur Executive Energy Watch Indonesia Mamit Setiawan mengungkapkan, jika SPBU asing pemilik BU-PIUNU menjual harga BBM non subsidi murah, hal itu berimbas kepada Pertamina. Jika Pertamina merugi, Mamit menilai negara ikut terkena dampaknya.
"Hal ini akan berdampak terhadap perolehan pendapatan dan keuntungan Pertamina sekaligus berdampak terhadap pemasukan negara," kata Mamit saat dihubungi, Jakarta.
Mamit menjelaskan, dalam menentukan harga BBM non subsidi, SPBU asing melihat dari Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB). Besarnya PBB-KB adalah 5 persen sampai 10 persen tergantung dari peraturan masing-masing daerah.
Menurut Mamit, jika tidak diawasi pungutan PBB-KB pada Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum, membuat harga BBM non subsidi SPBU asing bisa dimainkan lebih murah. Untuk itu, dirinya berharap pemda ikut memantau PBB-KB yang dibayarkan SPBU asing.
"Pemda sebagai pihak yang diberi hak mendapatkan dan kewenangan memungut PBB-KB masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pungutan PBB-KB pada Badan Usaha Pemengang Izin Niaga Umum," jelas Mamit.
Saat ini Pertamina menguasai pasar BBM Non PSO sebesar 70 persen untuk wilayah Jakarta. Jadi masih ada 30 persen pungutan PBB-KB dari Badan Usaha Pemengang Izin Niaga Umum yang harus di kejar oleh Pemda Jakarta. #erika_cgo
0 comments:
Posting Komentar