Caping Gunung Indonesia - Sejak pertengahan Agustus hingga September 2017, kemarau melanda wilayah Jawa Timur. Hingga hari ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur mencatat ada 130 desa di berbagai daerah di Jawa Timur mengalami kekeringan.
"Kami mencatat ada 130 desa yang tersebar di 15 kabupaten di Jawa Timur mengalami kemarau," kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jatim Sudarmawan, Senin (4/9/2017).
130 desa tersebut yang mengalami kemarau tersebar di daerah Tuban, Pacitan, Ponorogo, Sumenep, Pamekasan, Sampang, Lumajang, Pasuruan, Situbondo, Nganjuk, Jombang, Trenggalek, Banyuwangi, Mojokerto, dan Bojonegoro.
Upaya yang dilakukan BPBD Provinsi dan BPBD kabupaten adalah melakukan dropping air untuk kebutuhan masyarakat dengan menggunakan mobil tangki.
"Dalam jangka waktu pendek, kami melakukan dropping air ke warga. Sedangkan upaya jangka menengah dan panjang, akan dilakukan pipanisasi, pompa air dan geomembran," tuturnya.
Untuk dropping air, bisa dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Jika anggaran belanja tak terduga untuk memenuhi kebutuhan air bagi warga yang mengalami kekeringan dari pemerintah kabupaten sudah tidak mencukupi, maka pemerintah provinsi akan mengucurkan dananya.
"Tapi ada syaratnya. Pemerintah provinsi bisa memberikan anggaran asalkan pemerintah daerah setempat mengeluarkan surat pernyataan status bencana kekeringan," ujarnya.
Dari 15 daerah kabupaten yang mengalami kekeringan dan sudah mengajukan anggaran untuk alokasi mengatasi bencana kekeringan ke pemprov, terdiri dari 6 daerah yakni, Mojokerto, Pasuruan, Tuban, Sumenep, Pamekasan, Sampang. Surat tersebut sudah diajukan sekitar dua minggu lalu.
Sedangkan 23 daerah kabupaten dan kota lainnya di Jawa Timur, masih belum melaporkan adanya kekeringan."Kami belum bisa mencairkan anggarannya sebelum ada surat pernyataan status bencana kekeringan. Kalau sudah ada suratnya, sekitar tiga hari bisa kita transfer ke rekening daerah setempat," terangnya.
Meski anggaran sharing dari Pemprov Jatim belum turun, daerah tersebut sudah melakukan dropping air. Nantinya, anggaran dari pemprov dengan nomenklatur pelunasan.
"Daerah-daerah itu sudah melakukan dropping air. Nanti nomenklaturnya pelunasan. Jadi, prinsipnya respon dari pemerintah daerah kabupaten sudah cukup bagus. Jangan sampai karena masalah administrasi, masyarakat terkendali kebutuhan airnya. Kami minta, 8 September ini surat pernyataannya sudah kami terima, agar anggaran belanja tak terduga dapat dicairkan," tandasnya. #nurul_cgo
kekeringan sangat merugikan petani
BalasHapus