Tahun ini sasaran penerima KIP yang dipatok pemerintah mencapai 17,927 anak. Perinciannya adalah 10,3 juta siswa SD, untuk jenjang SMP ada 4,36 juga siswa, lalu di jenjang SMA (1,36 juta), dan SMK (1,82 juta). Untuk jenjang SD dan SMP, pencairan KIP melalui BRI. Sedangkan pencairan KIP untuk SMA dan SMK ditangani BNI.
Caping Gunung Indonesia - Langkah pemerintah meningkatkan fungsi Kartu Indonesia pintar (KIP) ternyata tidak efektif. KIP dijadikan semacam kartu ATM atau kartu uang elektornik justru membuat pencairan KIP mengalami keterlambatan. Keterlambatan paling signifikan ada di jenjang SD. Pemerintah menetapkan kuota sasaran KIP untuk jenjang SD sebanyak 10.360.614 siswa.
Ironisnya hingga 23 Agustus lalu, baru 423.235 siswa SD yang mencairkan KIP. Angka itu hampir setara dengan lima persen anak SD sasaran KIP. Mendikbud Muhadjir Effendy tidak menampik fakta bahwa masih sedikit siswa SD yang mencairkan KIP.
Dia menerangkan fakta itu muncul akibat adanya upgrading atau menambahan fungsi KIP. Sebelumnya KIP sebatas kartu begitu saja, yang digunakan untuk mencairkan uang Indonesia pintar.
’’Atas permintaan Presiden, KIP dijadikan semacam ATM atau uang elektronik,’’ jelasnya di kantor Kemendikbud kemarin (28/8).
Dengan adanya perubahan fungsi itu, maka masing-masing anak harus membuka akun atau rekening bank. Nah karena anak SD masih belum cukup umur, maka tidak bisa membuka rekening bank secara mandiri. Mereka harus didampingi orangtua.
Nah proses membuka nomor rekening bank itulah yang membuat proses pencairan KIP belum maksimal.
Muhadjir juga menegaskan, kalaupun uang sudah masuk ke masing-masing rekening siswa, uangnya tidak harus dicairkan semuanya. Disesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing.
Dengan fungsi KIP yang seperti ATM, siswa bisa mengisi saldonya. ’’Pemerintah sekaligus ingin menggalakkan literasi menabung sejak usia dini,’’ tuturnya.
Muhadjir mengatakan Kemendikbud sebelumnya harus konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu.
Untuk menentukan sikap apakah saat membuka rekning, siswa cukup didampingi guru atau tetap harus bersama orangtuanya.
Muhadjir menegaskan saat ini proses migrasi KIP lama menjadi sebuah kartu yang berbasis ATM atau uang elektronik sudah hampir selesai. Sehingga dalam beberapa bulan ke depan diharapkan pencairan KIP bisa maksimal.
Tahun ini sasaran penerima KIP yang dipatok pemerintah mencapai 17,927 anak. Perinciannya adalah 10,3 juta siswa SD, untuk jenjang SMP ada 4,36 juga siswa, lalu di jenjang SMA (1,36 juta), dan SMK (1,82 juta).
Untuk jenjang SD dan SMP, pencairan KIP melalui BRI. Sedangkan pencairan KIP untuk SMA dan SMK ditangani BNI.
Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah berharap pencairan KIP bisa berjalan maksimal. Dia mengatakan pihak perbankan harus ikut aktif turun ke sekolah untuk mempercepat pencairan KIP. Jika diperlukan bahwa membuka kantor-kantor darurat di desa-desa yang meng-cover beberapa sekolah. ’’Sehingga siswa tidak perlu repot ke kantor bank. Apalagi bersamaan dengan pelanggan bank umumnya,’’ jelas politisi Golkar itu.#Lilis_cgo
Ironisnya hingga 23 Agustus lalu, baru 423.235 siswa SD yang mencairkan KIP. Angka itu hampir setara dengan lima persen anak SD sasaran KIP. Mendikbud Muhadjir Effendy tidak menampik fakta bahwa masih sedikit siswa SD yang mencairkan KIP.
Dia menerangkan fakta itu muncul akibat adanya upgrading atau menambahan fungsi KIP. Sebelumnya KIP sebatas kartu begitu saja, yang digunakan untuk mencairkan uang Indonesia pintar.
’’Atas permintaan Presiden, KIP dijadikan semacam ATM atau uang elektronik,’’ jelasnya di kantor Kemendikbud kemarin (28/8).
Dengan adanya perubahan fungsi itu, maka masing-masing anak harus membuka akun atau rekening bank. Nah karena anak SD masih belum cukup umur, maka tidak bisa membuka rekening bank secara mandiri. Mereka harus didampingi orangtua.
Nah proses membuka nomor rekening bank itulah yang membuat proses pencairan KIP belum maksimal.
Muhadjir juga menegaskan, kalaupun uang sudah masuk ke masing-masing rekening siswa, uangnya tidak harus dicairkan semuanya. Disesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing.
Dengan fungsi KIP yang seperti ATM, siswa bisa mengisi saldonya. ’’Pemerintah sekaligus ingin menggalakkan literasi menabung sejak usia dini,’’ tuturnya.
Muhadjir mengatakan Kemendikbud sebelumnya harus konsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu.
Untuk menentukan sikap apakah saat membuka rekning, siswa cukup didampingi guru atau tetap harus bersama orangtuanya.
Muhadjir menegaskan saat ini proses migrasi KIP lama menjadi sebuah kartu yang berbasis ATM atau uang elektronik sudah hampir selesai. Sehingga dalam beberapa bulan ke depan diharapkan pencairan KIP bisa maksimal.
Tahun ini sasaran penerima KIP yang dipatok pemerintah mencapai 17,927 anak. Perinciannya adalah 10,3 juta siswa SD, untuk jenjang SMP ada 4,36 juga siswa, lalu di jenjang SMA (1,36 juta), dan SMK (1,82 juta).
Untuk jenjang SD dan SMP, pencairan KIP melalui BRI. Sedangkan pencairan KIP untuk SMA dan SMK ditangani BNI.
Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah berharap pencairan KIP bisa berjalan maksimal. Dia mengatakan pihak perbankan harus ikut aktif turun ke sekolah untuk mempercepat pencairan KIP. Jika diperlukan bahwa membuka kantor-kantor darurat di desa-desa yang meng-cover beberapa sekolah. ’’Sehingga siswa tidak perlu repot ke kantor bank. Apalagi bersamaan dengan pelanggan bank umumnya,’’ jelas politisi Golkar itu.#Lilis_cgo
0 comments:
Posting Komentar