"Tidak ada pelangaran etika politik yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan mendaftarkan diri sebagai calon wali kota melalui DPP PDIP."
Caping Gunung Indonesia – (Surabaya)_ Walikota Surabaya, Tri Rismaharini tidak menghadiri Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) calon kepala daerah yang digelar di Kantor DPD PDIP Jatim, kemarin.
Beragam pertanyaan pun muncul terkait keseriusan Risma maju melalui PDIP. Namun, Sekertaris Jendral (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristyanto buru-buru menyangkal Risma sengaja tidak datang dalam agenda yang dihadiri puluhan calon kepala daerah dari PDIP tersebut.
Hasto mengakui ada keistimewaan khusus terhadap Tri Rismaharini, dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) yang digelar di Kantor DPD PDIP Jatim, kemarin.
"Bu Risma diundang khusus oleh ibu Ketua (Megawati Soekarnoputri) di Jakarta. Sebelumnya, sudah ada pertemuan pendahuluan," kata Hasto Kristiyanto, Sabtu (9/5/2015) ketika membuka acara uji kelayakan dan kepatutan bacalon Kepala Daerah di kantor DPD PDIP Jatim Jl Kendangsari.
Menurutnya, jalur khusus itu diberikan karena selama ini dianggap mempu mereprensentasikan kinerja pemimpin dari PDIP.
Selain Risma, sebagai incumbent ada beberapa Kepala Daerah lainnya yang akan bersama menghadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Mereka adalah Aswar Anas (Kab.Banyuwangi), Samanhudi Anwar (Kota Blitar), Budi Sulistyono (Kota Ngawi), dan Haryanti (Kab, Kediri).
Pemanggilan tersebut sekaligus akan dievaluasi selama menjalankan perintah partai di daerah masing-masing. "Memang ada evaluasi. Tapi secara keseluruhan dari aspek kepemimpinan dinilai mampu menjabarkan dasa prasetya," katanya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan dalam pertemuan tersebut nantinya akan dilakukan pembicaraan terkait kebijakan yang dilakukan pemimpin daerah sesuai harapan rakyat agar lebih baik.
"Ada hal-hal yang akan dibicarakan khusus terkait kebijakan ke depan. Itu memerlukan dialog lebih lanjut," katanya. Hingga berita ini diturunkan, proses wawancara terhadap Bacakada dan Bacawakada masih berjalan.
Sementara DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menyatakan tidak ada pelangaran etika politik yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan mendaftarkan diri sebagai calon wali kota melalui DPP PDIP.
"Menurut ketentuan DPP PDIP, penjaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah bisa melalui berbagai titik masuk. Salah satunya lewat DPP Partai, dibolehkan juga melalui Pengurus Anak Cabang di level kecamatan, DPC Partai di level kabupaten/kota, atau DPD Partai di tingkat provinsi. Jadi tidak ada persoalan etika yang dilanggar, normal saja," kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono.
Hingga saat ini, lanjut dia, DPC PDIP Surabaya masih memandang Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana (Wakil Wali Kota Surabaya/Ketua DPC PDIP SUrabya) punya ekspektasi besar memenangkan Pilkada Kota Surabaya pada Desember 2015.
Diperkirakan dukungan rakyat akan mengalir besar untuk kemenangan PDIP dalam Pilkada Kota Surabaya. "Ini realitas politik dan ekspektasi yang bertahan sampai hari ini. Namun keputusan akhir tetap di tangan Ibu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Kami yakin, keputusan Ibu Ketua Umum pasti yang terbaik untuk rakyat Surabaya dan PDIP," ujarnya.
Menurut dia, ketentuan yang ada di PDIP sebetulnya mencerminkan perkembangan modernisasi partai yang dilakukan PDIP. Bahwa PDIP ingin menyerap dari berbagai jalur untuk mencari calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah yang terbaik dan berpotensi besar untuk menang.
Saat ditanya apakah calon terbaik, tapi bukan kader PDIP akan masuk prioritas, Adi mengatakan itu ranah DPP untuk memutuskan. Posisi DPC PDIP Surabaya taat dan patuh atas apa pun yang diputuskan DPP PDIP.
"Apa pun yang diputuskan akan dijalankan sepenuh hati dengan pikiran tunggalmemenangkan Pilkada Kota Surabaya," katanya.
Memang dalam keputusan Rakercab PDIP Surabaya lalu, lanjut dia, PDIP Kota Surabaya mengusulkan kepada DPP PDI Perjuangan untuk menugaskan kader partai sebagai calon wali kota-calon wakil wali kota Surabaya. Syarat dasar seorang kader adalah menjadi anggota PDIP dengan memegang Kartu Tanda Anggota (KTA).
"Aturan di PDIP sudah ditetapkan dalam AD/ART dan keputusan serta ketetapan partai. Semua menurut alur ketentuan yang secara normatif keorganisasian berlaku di PDIP," katanya.
Di sisi lain, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya menyatakan siap menjadi pelopor koalisi partai setelah adanya kepastian Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Wali Kota Surabaya melalui PDIP.
"Kami berencana merapatkan barisan dengan partai-partai terkait hal ini. Lihat saja hasil pertemuannya nanti," kata Ketua DPC PKB Kota Surabaya Syamsul Arifin.
Menurut dia, pihaknya akan menggelar pertemuan dengan pimpinan parpol di Surabaya untuk membicarakan hal ini. Saat ditanya partai mana saja yang akan diajak koalisi, Syamsul enggan mengatakannya. "Yang pasti, partai yang tidak mengusung Rismaharini," katanya.
Saat ditanya, bagaimana dengan koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang ada di pusat akan berlaku di tingkat bawah, Syamsul mengatakan bahwa itu tidak benar. Bahkan, adanya kabar arahan dari DPP PKB agar mendukung calon yang diusung PDIP, Syamsul juga membantahnya.
"Kata siapa? Berdasar masukan dari pimpinan anak cabang (PAC) PKB se-Surabaya beberapa waktu lalu, agar PKB sebagai pengusung, bukan pendukung," katanya.
Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi sebelumnya mengatakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Surabaya melalui DPP PDIP. "Bu Risma mendaftar melalui DPP lima hari lalu. Saat ini, berkas pendaftarannya dikirimkan DPP PDIP ke DPD PDIP Jatim," ujarnya.
Untuk Pilkada Surabaya, lanjut dia, saat ini ada dua calon yang sudah mendaftarkan diri, yakni Tri Rismaharini yang mendaftarkan diri melalui DPP, kemudian Wisnu Sakti Buana yang mendaftarkan diri melalui DPC PDIP Kota Surabaya.
Selain itu, DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberi garansi kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini selama dua periode untuk diusung kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat, Desember 2015.
"Ibu Rismaharini termasuk satu di antara lima kepala daerah petahana di Jawa Timur yang sesuai keinginan partai dan dinilai mampu melaksanakan tugas kerakyatannya," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, di sela tes uji kelayakan calon kepala daerah di Kantor DPD PDIP Jatim. #Yunia
Sumber, Berita Indonesia
0 comments:
Posting Komentar