"Untuk membenahi atap yang bocor saja sampai tidak berani, karena sudah rapuh dan kalau dipanjat rawan roboh. Ini tentu sangat tidak nyaman untuk bekerja," kata Nur Huda. Dijelaskan, kondisi kerusakan gedung yang cukup parah
Pemandangan miris ini semakin parah di saat terjadi hujan deras. Air dari atap dengan deras mengucur ke beberapa ruangan hingga menggenangi lantai. Kondisi kerusakan gedung KPU tersebut sudah terjadi sejak lama.
Komisioner KPU Trenggalek Nurani Soyomukti mengatakan kerusakan yang terjadi di tempat kerjanya tersebut cukup mengganggu aktivitas para komisioner maupun pegawai. Bahkan saat ini beberapa komisioner harus mengungsi ke ruang sekretariat, karena ruang kerjanya tidak bisa difungsikan lagi.
"Di ruangannya Pak Gembong (Komisioner) itu atapnya sampai jebol dan hampir mengenai dia. Saya pun juga demikian, ini tadi karena kondisinya seperti itu, saya mengungsi ke ruang sekretariat," katanya, Selasa (13/3/2018).
Tidak hanya di ruang komisioner yang bocor, kerusakan parah juga terjadi di ruang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Seluruh barang yang ada di dalamnya terpaksa harus dipindahkan dan tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.
"Jadi kalau hujan harus disiapkan bak penampung yang besar seperti ini, bahkan itu sampai tidak cukup. Kerusakan ini sudah bertahun-tahun. Saya masuk ya seperti ini, ini sudah ganti bupati tiga kali," imbuh Nurani.
Hal senada disampaikan komisioner lainnya Nur Huda. Menurutnya kondisi kerusakan kantornya tersebut sulit untuk dibenahi dengan sistem tambal sulam, karena sebagian besar rangka atap telah lapuk.
"Untuk membenahi atap yang bocor saja sampai tidak berani, karena sudah rapuh dan kalau dipanjat rawan roboh. Ini tentu sangat tidak nyaman untuk bekerja," kata Nur Huda. Dijelaskan, kondisi kerusakan gedung yang cukup parah tersebut mulai mengganggu kinerja dan aktivitas seluruh komisioner maupun pegawai, terutama dalam menyiapkan tahapan Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019.
"Pada saat hujan banyak sekali yang mengalami kebocoran, keprihatinan ini semakin bertambah, karena saat ini kami sedang memasuki tahapan yang krusial dalam rangka Pilkada Jatim maupun Pemilu 2018," kata Huda.
Menurutnya, terkait rusaknya bangunan itu, KPU maupun pemerintah daerah tidak bisa melakukan proses perbaikan maupun pembangunan, karena tanah yang ditempati merupakan milik Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur.
Untuk mengatasi persoalan itu pihaknya telah mengajukan surat ke Pemkab Trenggalek agar mendapatkan fasilitasi gedung maupun tempat lain agar bisa difungsikan sebagai kantor dan ruang arsip.
"Kami minta fasilitasi gedung dan bangunan, sehingga pada pemilu nanti kami bisa fokus terhadapan tahapan yang ada dan tidak lagi memikirkan kondisi gedung yang rusak," jelas Nur Huda. Proses pengajuan fasilitasi itu telah dilakukan tiga kali, yakni tahun 2014, 2017 dan 12 Maret 2018. Pihak KPU berharap pemerintah daerah segera merespons, sehingga proses penyelenggaraan pilkada dan pemilu berjalan dengan lancar.
"Dari Pemkab Trenggalek belum ada kepastian, namun sudah ada gambaran nantinya akan dipindah ke bekas SDN 3 Sumebrgedong," jelasnya.
Sementara itu Plt Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin mengaku telah menerima usulan fasilitasi dari KPU Trenggalek. Pihaknya akan segera melakukan pengkajian lokasi yang dipilih.
"Kemudian kalau memang betul ditempati di sana, maka juga perlu dianggarkan untuk proses perbaikan apakah melalui PAK atau APBD induk 2019. Karena itu kondisinya juga mulai rusak, tapu pemerintah daerah bisa melakukan perbaikan, karena asetnya milik daerah," jelas Arifin.#nur_cgo
Sumber, Berita Indonesia
0 comments:
Posting Komentar