Membangun Peradaban Bangsa Indonesia

Caping Gunung Indonesia - Trenggalek, 06 Mei 2015. Sebuah Refleksi Dinamika Politik Indonesia.

"Penetapan calon pemimpin haruslah melewati media permusyawaratan tokoh masyarakat dari berbagai komponen bangsa yang benar-benar kompeten dalam arti ber-Tuhan, berkeadilan, beradab, berpegang teguh pada NKRI dengan hikmat dan penuh kebijaksanaan. Sistem seleksi yang saya sebut sebagai "spiritual selection model" ini untuk memastikan bahwa rakyat dengan inteletualitas serendah apapun tidak mungkin keliru dalam menjatuhkan pilihannya."

I. Pendahuluan

Membangun berasal dari kata dasar "bangun" yang dapat diartikan sebagai bangkit / berdiri dari tidur / duduk. Peradaban adalah istilah yang erat kaitannya dengan masyarakat manusia dengan segala kompleksitasnya. Peradaban sendiri berasal dari kata "adab" yang bisa diartikan sebagai budi pekerti / tata krama / norma yang luhur. Manusia yang beradab berarti manusia yang berbudi pekerti / bertata krama / dan punya norma yang luhur.

Perbedaan peradaban ditandai dengan perbedaan masyarakat manusianya dalam bidang yang sangat kompleks pula seperti ekonomi, pendidikan, pemerintahan, militer, politik, hukum, kesehatan, seni budaya, sosial, spiritual, dan sebagainya.

Bangsa dalam arti sempit berasal dari bahasa Ingris "nations" artinya keturunan. Istilah ini menjadi perdebatan sehingga lahirlah teori-teori tentang pengertian bangsa diantaranya sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno

Bangsa adalah segerombolan manusia yang besar, keras ia mempunyai keinginan bersatu, le desir d'etre ensemble (keinginan untuk hidup bersama), keras ia mempunyai character gemeinschaft (persamaan nasib/karakter), persamaan watak, tetapi yang hidup di atas satu wilayah yang nyata satu unit.

2. Otto Bauer

Dalam buku "the Austrians: A Thousand-year Oddessey" karangan Gordon (1996), Otto Bauer mengatakan bahwa bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter atau perangai yang timbul karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah budaya yang tumbuh dan berkembang bersama bangsa tersebut.

Bangsa adalah masyarakat manusia (rakyat) yang mendiami di dan dengan batas-batas teritorial wilayah yang jelas menurut hukum internasional. Mereka memiliki latar belakang sejarah yang sama sehingga membuatnya bersatu-padu bangkit bertekad dengan tujuan yang telah disepakati bersama.

Indonesia adalah salah satu entitas bangsa di dunia, ada dan berdiri bersama dengan entitas-entitas bangsa yang lain. Sebagai sebuah entitas, Indonesia memiliki wujud / sifat / karakter yang jelas perbedaannya dengan bangsa lain. Perbedaan tersebut tertuang dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945. Dimana Pancasila dan UUD 1945 ini sekaligus berfungsi sebagai pemersatu rakyat Indonesia sebagai bangsa.

Politik (berasal dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

• politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
• politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
• politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
• politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Sedangkan menurut guru Ir. Soekarno, H.O.S Tjokroaminoto dalam trilogi ajaran politiknya mengajarkan bahwa politik adalah "Sebersih-bersih Tauhid, Setinggi-tinggi Ilmu Pengetahuan, dan Sepandai-pandai Siasat". Ajaran inilah sebenarnya yang menggerakkan saya berfikir bahwa sistem seleksi calon pemimpin di Indonesia perlu dibenahi, salah satu alternatifnya seperti tertulis pada abstraksi di awal tulisan ini. Dasar pemikiran lainnya adalah nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang bisa Anda baca selanjutnya pada BAB II.

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

II. Membangun Peradaban Bangsa Indonesia

Masyarakat manusia Indonesia itu terlalu komplek ditunjukan dengan banyaknya pulau, suku, bahasa, agama / keyakinan, kultur, budaya, kepentingan, dan sebagainya. Melihat kenyataan ini memberikan gambaran bahwa untuk membangun peradaban bangsa Indonesia tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Tetapi juga tidak sulit pada hakekatnya jika semua kompenen bangsa ini tetap memegang teguh nilai-nilai tidak hanya sebagai bacaan murahan melainkan meyakini sekaligus mengaplikasikan ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap detak jantung dan setiap langkah kerjanya.

A. Pancasila

1. Ketuhanan yang Maha Esa

Mengajarkan kepada bangsa Indonesia keyakinan spiritual yang tinggi bahwa Tuhan (Sang Pencipta) itu adalah satu adanya. Allah, Pantokrator, El, Elohim, Sang Akarya Jagad, dan masih banyak lagi nama-nama untuk Tuhan. Semuanya hanyalah berbeda dalam penyebutan tidak perlu dipermasalahkan, karena dzat-Nya tetaplah satu yaitu Tuhan.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Manusia Indonesia harus bersikap dan berbuat adil (tidak memihak / tidak pilih kasih) dalam suatu perkara apapun. Manusia yang adil adalah manusia yang beradab. Manusia bisa dikatakan beradab, salah satu cirinya adalah bila ia bisa bersikap dan berbuat secara adil.

3. Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia tidak bermakna semuanya harus di atur oleh pusat, tetapi memang harus dalam pengawasan dan pengendaliannya. Ini dimaksudkan agar NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) tetap terjaga keutuhan dan kewibawaannya. Untuk mewujudkan ini dibutuhkan perangkat perang yang tidak hanya tangguh tetapi sekaligus yang ber-Tuhan, berkeadilan, dan beradab.

Perangkat perang di sini tidak hanya dalam arti sempit "militer dengan segala persenjataannya", tetapi pendidikan, ekonomi, hukum, seni budaya, sosial, spiritual, dan sebagainya unsur pemerintahan yang lain haruslah juga tangguh.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Proses pemilihan Pemimpin (Presiden / Gubernur / Bupati / Walikota / Kades / Lurah, dan sebagainya) dalam hal ini bisa saja rakyat memilih secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi penetapan calon pemimpin haruslah melewati media permusyawaratan tokoh masyarakat dari berbagai komponen bangsa yang benar-benar kompeten dalam arti ber-Tuhan, berkeadilan, beradab, berpegang teguh pada NKRI dengan hikmat dan penuh kebijaksanaan. Sistem seleksi yang saya sebut sebagai "spiritual selection model" ini untuk memastikan bahwa rakyat dengan inteletualitas serendah apapun tidak mungkin keliru dalam menjatuhkan pilihannya.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Ketika 4 (empat) sila 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 3. Persatuan Indonesia, dan 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan tidak dikhianati, maka Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bisa terwujud.

B. UUD 1945

UUD 1945 berisi 1. Pembukaan; merupakan pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia dan falsafah / dasar negara Pancasila, 2. Batang tubuh; berisi pasal-pasal dan ayat-ayat yang pada prinsipnya merupakan penjabaran dari Pembukaan itu sendiri. Sejalan dengan dinamika politik, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan (amandemen). Amandemen IV UUD 1945 ditetapkan di Jakarta tertanggal 10 Agustus 2002.

Inti daripada UUD 1945 adalah kedaulatan (kebahagiaan) rakyat Indonesia khususnya dan rakyat dunia umumnya seperti termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

III. Dinamika Pembangunan Bangsa Indonesia

Sejak menyatakan kemerdekaannya 17 Agustus 1945 sampai hari ini 05 Mei 2015, Indonesia telah menunjukkan kepada dunia atas eksistensinya. Berbagai macam cobaan dan rintangan baik dari dalam maupun luar selama kurun waktu kurang lebih 7 dasawarsa telah membuat bangsa ini semakin dewasa.

Dalam kurun waktu 7 (tujuh) dasawarsa tersebut telah terjadi 7 (tujuh) kali pergantian pimpinan/presiden. Berikut catatan singkat Presiden Republik Indonesia beserta prestasinya:

1. Dr.(HC) Ir. Soekarno:

Sukarno, nama lahir: Koesno Sosrodihardjo) (lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901, meninggal di Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun) adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 - 1966.

Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah Proklamator Kemerdekaan Indonesia (bersama dengan Mohammad Hatta) yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno adalah yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan ia sendiri yang menamainya.

Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966 Supersemar yang kontroversial, yang isinya berdasarkan versi yang dikeluarkan Markas Besar Angkatan Darat menugaskan Letnan Jenderal Soeharto untuk mengamankan dan menjaga keamanan negara dan institusi kepresidenan. Supersemar menjadi dasar Letnan Jenderal Soeharto untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengganti anggota-anggotanya yang duduk di parlemen.

Setelah pertanggungjawabannya ditolak Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada sidang umum ke empat tahun 1967, Soekarno diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden pada Sidang Istimewa MPRS pada tahun yang sama dan Soeharto menggantikannya sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia.

Masa Perang Revolusi

Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional mulai mempersiapkan diri menjelang Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang (resmi), Panitia Kecil yang terdiri dari sembilan orang/Panitia Sembilan (yang menghasilkan Piagam Jakarta) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, Soekarno-Hatta mendirikan Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok pada tanggal 16 Agustus 1945; Soekarno dan Mohammad Hatta dibujuk oleh para pemuda untuk menyingkir ke asrama pasukan Pembela Tanah Air Peta Rengasdengklok. Tokoh pemuda yang membujuk antara lain Soekarni, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh. Para pemuda menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang sudah menyerah dan pasukan Sekutu belum tiba.

Namun Soekarno, Hatta dan para tokoh menolak dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Alasan lain yang berkembang adalah Soekarno menetapkan momen tepat untuk kemerdekaan Republik Indonesia yakni dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 saat itu bertepatan dengan bulan Ramadhan, bulan suci kaum muslim yang diyakini merupakan bulan turunnya wahyu pertama kaum muslimin kepada Nabi Muhammad SAW yakni Al Qur-an.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Mohammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada tanggal 29 Agustus 1945 pengangkatan menjadi presiden dan wakil presiden dikukuhkan oleh KNIP.

Pada tanggal 19 September 1945 kewibawaan Soekarno dapat menyelesaikan tanpa pertumpahan darah peristiwa Lapangan Ikada tempat 200.000 rakyat Jakarta akan bentrok dengan pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap.

Pada saat kedatangan Sekutu (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen. Sir Phillip Christison, Christison akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto setelah mengadakan pertemuan dengan Presiden Soekarno.

Presiden Soekarno juga berusaha menyelesaikan krisis di Surabaya. Namun akibat provokasi yang dilancarkan pasukan NICA (Belanda) yang membonceng Sekutu (di bawah Inggris), meledaklah Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya dan gugurnya Brigadir Jenderal A.W.S Mallaby.

Karena banyak provokasi di Jakarta pada waktu itu, Presiden Soekarno akhirnya memindahkan Ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Diikuti wakil presiden dan pejabat tinggi negara lainnya.

Kedudukan Presiden Soekarno menurut UUD 1945 adalah kedudukan Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara (presidensiil/single executive). Selama revolusi kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah menjadi semipresidensiil/double executive. Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara dan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan. Hal itu terjadi karena adanya maklumat wakil presiden No X, dan maklumat pemerintah bulan November 1945 tentang partai politik. Hal ini ditempuh agar Republik Indonesia dianggap negara yang lebih demokratis.

Meski sistem pemerintahan berubah, pada saat revolusi kemerdekaan, kedudukan Presiden Soekarno tetap paling penting, terutama dalam menghadapi Peristiwa Madiun 1948 serta saat Agresi Militer Belanda II yang menyebabkan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi negara ditahan Belanda.

Meskipun sudah ada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dengan ketua Sjafruddin Prawiranegara, tetapi pada kenyataannya dunia internasional dan situasi dalam negeri tetap mengakui bahwa Soekarno-Hatta adalah pemimpin Indonesia yang sesungguhnya, hanya kebijakannya yang dapat menyelesaikan sengketa Indonesia-Belanda.

Masa kemerdekaan

Setelah Pengakuan Kedaulatan (Pemerintah Belanda menyebutkan sebagai Penyerahan Kedaulatan), Presiden Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat(RIS) dan Mohammad Hatta diangkat sebagai perdana menteri RIS. Jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada Mr. Assaat, yang kemudian dikenal sebagai RI Jawa-Yogya.

Namun karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS kembali berubah menjadi Republik Indonesia dan Presiden Soekarno menjadi Presiden RI. Mandat Mr Assaat sebagai pemangku jabatan Presiden RI diserahkan kembali kepada Ir. Soekarno. Resminya kedudukan Presiden Soekarno adalah presiden konstitusional, tetapi pada kenyataannya kebijakan pemerintah dilakukan setelah berkonsultasi dengannya.

Mitos Dwitunggal Soekarno-Hatta cukup populer dan lebih kuat di kalangan rakyat dibandingkan terhadap kepala pemerintahan yakni perdana menteri. Jatuh bangunnya kabinet yang terkenal sebagai "kabinet seumur jagung" membuat Presiden Soekarno kurang memercayai sistem multipartai, bahkan menyebutnya sebagai "penyakit kepartaian". Tak jarang, ia juga ikut turun tangan menengahi konflik-konflik di tubuh militer yang juga berimbas pada jatuh bangunnya kabinet. Seperti peristiwa 17 Oktober 1952 dan Peristiwa di kalangan Angkatan Udara.

Soekarno dan John F. Kennedy

Presiden Soekarno juga banyak memberikan gagasan-gagasan di dunia Internasional. Keprihatinannya terhadap nasib bangsa Asia-Afrika, masih belum merdeka, belum mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri, menyebabkan presiden Soekarno, pada tahun 1955, mengambil inisiatif untuk mengadakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasa Sila. Bandung dikenal sebagai Ibu Kota Asia-Afrika.

Ketimpangan dan konflik akibat "bom waktu" yang ditinggalkan negara-negara barat yang dicap masih mementingkan imperialisme dan kolonialisme, ketimpangan dan kekhawatiran akan munculnya perang nuklir yang mengubah peradaban, ketidakadilan badan-badan dunia internasional dalam penyelesaian konflik juga menjadi perhatiannya.

Bersama Presiden Josip Broz Tito (Yugoslavia), Gamal Abdel Nasser (Mesir), Mohammad Ali Jinnah (Pakistan), U Nu, (Birma) dan Jawaharlal Nehru (India) ia mengadakan Konferensi Asia Afrika yang membuahkan Gerakan Non Blok. Berkat jasanya itu, banyak negara Asia Afrika yang memperoleh kemerdekaannya.

Namun sayangnya, masih banyak pula yang mengalami konflik berkepanjangan sampai saat ini karena ketidakadilan dalam pemecahan masalah, yang masih dikuasai negara-negara kuat atau adikuasa. Berkat jasa ini pula, banyak penduduk dari kawasan Asia Afrika yang tidak lupa akan Soekarno bila ingat atau mengenal akan Indonesia.

Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara. Di antaranya adalah Nikita Khruschev (Uni Soviet), John Fitzgerald Kennedy (Amerika Serikat), Fidel Castro (Kuba), Mao Tse Tung (RRC).

2. Soeharto

Jend. Besar TNI Purn. Haji Muhammad Soeharto,: Suharto) (lahir di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta, 8 Juni 1921, meninggal di Jakarta, 27 Januari 2008 pada umur 86 tahun) adalah Presiden Indonesia yang kedua (1967-1998) menggantikan Soekarno.

Di dunia internasional, terutama di Dunia Barat, Soeharto sering dirujuk dengan sebutan populer "The Smiling General" (bahasa Indonesia: "Sang Jenderal yang Tersenyum") karena raut mukanya yang selalu tersenyum di muka pers dalam setiap acara resmi kenegaraan.

Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah Gerakan 30 September, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Operasi ini menewaskan lebih dari 500.000 jiwa.

Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan dari Soekarno, dan resmi menjadi presiden pada tahun 1968. Ia dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa.

Ia merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Peninggalan Soeharto masih diperdebatkan sampai saat ini. Dalam masa kekuasaannya, yang disebut Orde Baru, Soeharto membangun negara yang stabil dan mencapai kemajuan ekonomi dan infrastruktur. Suharto juga membatasi kebebasan warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, menduduki Timor Timur, dan dianggap sebagai rezim paling korupsi sepanjang masa dengan jumlah $AS 15 miliar sampai $AS 35 miliar.

Usaha untuk mengadili Soeharto gagal karena kesehatannya yang memburuk. Setelah menderita sakit berkepanjangan, ia meninggal karena kegagalan organ multifungsi di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2008.

Awal Hidup dan Pendidikan

Pada 8 Juni 1921, Sukirah melahirkan bayi laki-laki di rumahnya yang sederhana di Dusun Kemusuk, Desa Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Kelahiran itu dibantu dukun bersalin bernama Mbah Kromodiryo yang juga adik kakek Sukirah, Mbah Kertoirono. Oleh ayahnya, Kertoredjo alias Wagiyo alias Panjang alias Kertosudiro bayi laki-laki itu diberi nama Soeharto.

Dia adalah anak ketiga Kertosudiro dengan Sukirah yang dinikahinya setelah lama menduda. Dengan istri pertama, Kertosudiro yang menjadi petugas pengatur air desa atau ulu-ulu, dikaruniai dua anak. Perkawinan Kertosudiro dan Sukirah tidak bertahan lama. Keduanya bercerai tidak lama setelah Soeharto lahir. Sukirah menikah lagi dengan Pramono dan dikaruniai tujuh anak, termasuk putra kedua, Probosutedjo. Belum genap 40 hari, bayi Soeharto dibawa ke rumah Mbah Kromo karena ibunya sakit dan tidak bisa menyusui.

Mbah Kromo kemudian mengajari Soeharto kecil untuk berdiri dan berjalan. Soeharto juga sering diajak ke sawah. Sering, Mbah Kromo menggendong Soeharto kecil di punggung ketika sedang membajak sawah. Kenangan itu tidak pernah dilupakan Soeharto. Terlebih ketika kakeknya memberi komando pada kerbau saat membajak sawah.

Karena dari situlah, Soeharto belajar menjadi pemimpin. Soeharto juga suka bermain air, mandi lumpur atau mencari belut. Ketika semakin besar, Soeharto tinggal bersama kakeknya, Mbah Atmosudiro, ayah dari ibunya. Soeharto sekolah ketika berusia delapan tahun, tetapi sering berpindah. Semula disekolahkan di Sekolah Dasar (SD) di Desa Puluhan, Godean. Lalu, pindah ke SD Pedes (Yogyakarta) lantaran ibu dan ayah tirinya, Pramono pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Kertosudiro kemudian memindahkan Soeharto ke Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah.

Soeharto dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawirowihardjo. Soeharto diterima sebagai putra paling tua dan diperlakukan sama dengan putra-putri Prawirowihardjo. Soeharto kemudian disekolahkan dan menekuni semua pelajaran, terutama berhitung. Dia juga mendapat pendidikan agama yang cukup kuat dari keluarga bibinya. Kegemaran bertani tumbuh selama Soeharto menetap di Wuryantoro. Di bawah bimbingan pamannya yang mantri tani, Soeharto menjadi paham dan menekuni pertanian.

Sepulang sekolah, Soeharto belajar mengaji di langgar bersama teman-temannya. Belajar mengaji bahkan dilakukan sampai semalam suntuk. Ia juga aktif di kepanduan Hizbul Wathan dan mulai mengenal para pahlawan seperti Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro dari sebuah koran yang sampai ke desa. Setamat Sekolah Rendah (SR) empat tahun, Soeharto disekolahkan oleh orang tuanya ke sekolah lanjutan rendah di Wonogiri. Setelah berusia 14 tahun, Soeharto tinggal di rumah Hardjowijono.

Pak Hardjowijono adalah teman ayahnya yang pensiunan pegawai kereta api. Hardjowijono juga seorang pengikut setia Kiai Darjatmo, tokoh agama terkemuka di Wonogiri waktu itu.

Karena sering diajak, Soeharto sering membantu Kiai Darjatmo membuat resep obat tradisional untuk mengobati orang sakit.

Soeharto kembali ke kampung asalnya, Kemusuk untuk melanjutkan sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah di Yogyakarta. Itu dilakukannya karena di sekolah itu siswanya boleh mengenakan sarung dan tanpa memakai alas kaki (sepatu).

Setamat SMP, Soeharto sebenarnya ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Apa daya, ayah dan keluarganya yang lain tidak mampu membiayai karena kondisi ekonomi. Soeharto pun berusaha mencari pekerjaan ke sana ke mari, namun gagal. Ia kembali ke rumah bibinya di Wuryantoro. Di sana, ia diterima sebagai pembantu klerek pada sebuah Bank Desa (Volk-bank). Tidak lama kemudian, dia minta berhenti.

Suatu hari pada tahun 1942, Soeharto membaca pengumuman penerimaan anggota Koninklijk Nederlands Indisce Leger (KNIL). KNIL adalah tentara kerajaan Belanda. Ia mendaftarkan diri dan diterima menjadi tentara. Waktu itu, ia hanya sempat bertugas tujuh hari dengan pangkat sersan, karena Belanda menyerah kepada Jepang. Sersan Soeharto kemudian pulang ke Dusun Kemusuk. Justru di sinilah, karier militernya dimulai.

Meninggal dan Pemakaman

Di tengah upaya membela diri berkaitan dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan, Soeharto terkena serangan stroke ringan dan dirawat selama sepuluh hari di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta pada 20 Juni 1999. Pada 14 Agustus 1999, Soeharto dirawat untuk kedua kalinya di RSPP selama lima hari, karena pendarahan pasa usus. Pada 7 Mei 2006, Soeharto kembali masuk RSPP dan menjalani operasi pembedahan untuk menghentikan pendarahan pada saluran cerna oleh tim dokter terpadu. Soeharto kembali dirawat di RSPP karena kadar hemoglobin rendah, tekanan darah turun, dan ada penimbunan cairan sehingga tubuhnya membengkak.

Setelah dirawat 245 hari sejak 4 Januari 2008, Soeharto meninggal dunia pada 27 Januari 2008 akibat kegagalan multi-organ. Minggu, 27 Januari 2008 pukul 13.10 WIB, 27 Januari 2008 di hari ke-24 dirawat di RSPP (Jakarta), mantan Presiden Soeharto dipanggil Sang Khalik. Kepastian kabar wafatnya Soeharto bukan disampaikan oleh keluarga, pengacara, dokter, atau pejabat negara. Kabar itu disampaikan langsung dan pertama kali kepada wartawan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kebayoran Baru Komisaris Dicky Sondani di depan lobi utama RSPP sepuluh menit setelah Soeharto wafat.

Keterangan resmi Soeharto meninggal baru disampaikan Siti Hardiyanti Hastuti Indra Rukmana (Tutut) bersama dua adiknya dan Tim Dokter Kepresidenan pada pukul 13.45 WIB pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2008.

Suasana di RSPP pada akhir pekan itu sepi. Wartawan yang meliput berita tentang mantan orang nomor satu di Indonesia itu pun tidak banyak. Sejak dinyatakan Soeharto dalam keadaan kritis, wartawan mulai berdatangan. Di sekitar lobi utama RSPP suasana berubah tegang ketika lima tentara lewat di antara tempat parkir mobil. Semua kameramen televisi langsung bergerak ke depan rumah sakit.

Komisaris Dicky Sondani yang datang ke RSPP sekitar pukul 12.30 WIB terlihat mondar-mandir. Sebentar masuk ke dalam rumah sakit, kemudian keluar lagi. Awalnya, puluhan wartawan yang berjaga tidak menghiraukan kehadiran Kapolres Kebayoran Baru, Jakarta tersebut. Para wartawan menganggap bahwa Dicky sedang berjaga-jaga untuk menanti kehadiran pejabat negara. Rasa penasaran wartawan memuncak saat polisi dan tentara semakin banyak yang datang dan Dicky masih mondar-mandir. Ketika Dicky keluar lobi utama, dia berdiri pas di depan pintu, wartawan sepakat bertanya ada apa dengan pengamanan yang ketat itu. Dicky berada di tengah kerumunan wartawan dan kamera televisi mengarah ke wajahnya.

Tepat pukul 13.20 WIB, Dicky mengatakan, Telah berpulang ke Rahmatullah, Haji Muhammad Soeharto pukul 13.10 WIB. Rencanya akan dibawa ke Cendana, tetapi belum tahu pukul berapa? Berulang kali Dicky harus mengulang kalimat itu karena banyak kameramen dan reporter radio yang belum merekam suaranya. Bahkan, ada yang meminta Dicky bersuara hanya untuk mengatakan jam berapa Soeharto meninggal. Semua orang membutuhkan suara Dicky yang menjadi pemberi informasi pertama untuk publik.

Warga yang ingin berbelasungkawa diizinkan memasuki kediaman keluarga Soeharto pada malamnya. Warga boleh masuk secara berombongan, sekitar 20 orang untuk setiap rombongan. Warga pun memanfaatkan kesempatan itu.

Soeharto meninggalkan wasiat kepada keluarga agar dimakamkan di sisi almarhumah Ny Tien Soeharto di Kompleks Astana Giribangun, Solo, Jawa Tengah, sebelum dzuhur, sekitar pukul 12.00 WIB. Jenasah Soeharto diserahkan oleh pihak keluarga yang diwakili Tutut kepada pemerintah pada Senin, 28 Januari 2008 pagi untuk selanjutnya diberangkatkan ke Solo, Jawa Tengah.

Nun di ketinggian 666 meter di atas permukaan laut, Soeharto mendirikan istana terakhirnya. Istana itu bernama Astana Giribangun. Inilah sebuah kompleks makam termuda leluhur dinasti Mataram Imogiri, Yogyakarta. Astana Giribangun terletak di lereng barat Gunung Lawu, persisnya di Kelurahan Karangbangun, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Kira-kiranya jaraknya 40 kilometer dari Kota Solo. Giribangun berdampingan dengan Gunung Mangadeg yang memiliki ketinggian 750 meter di atas permukaan laut.

3. Habibie

Bacharuddin Jusuf Habibie (lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936; umur 76 tahun) adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga.

Ia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatannya digantikan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil Pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden, dan 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden, Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek.

Masa Kepresidenan

Habibie mewarisi kondisi kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa orde baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegerasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet.

Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.

Pada era pemerintahannya yang singkat ia berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting adalah UU otonomi daerah.

Melalui penerapan UU otonomi daerah inilah gejolak disintergrasi yang diwarisi sejak era Orde Baru berhasil diredam dan akhirnya dituntaskan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tanpa adanya UU otonomi daerah bisa dipastikan Indonesia akan mengalami nasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Pengangkatan B.J. Habibie sebagai Presiden menimbulkan berbagai macam kontroversi bagi masyarakat Indonesia. Pihak yang pro menganggap pengangkatan Habibie sudah konstitusional. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "bila Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya".

Sedangkan pihak yang kontra menganggap bahwa pengangkatan B.J. Habibie dianggap tidak konstitusional. Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 9 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "sebelum presiden memangku jabatan maka presiden harus mengucapkan sumpah atau janji di depan MPR atau DPR".

Langkah-langkah yang dilakukan BJ Habibie di bidang politik adalah:

• Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik
• Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994)
• Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen

Membentuk tiga undang-undang yang demokratis yaitu :

• UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
• UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu
• UU No. 4 tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan DPR/MPR

Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi yaitu :

• Tap MPR No. VIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentangReferendum
• Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pancasila sebagai azas tunggal
• Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan Kebijakan di luar batas perundang-undangan
• Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode.

12 Ketetapan MPR antara lain :

• Tap MPR No. X/MPR/1998, tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelematan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara
• Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
• Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
• Tap MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Otonomi daerah
• Tap MPR No. XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi
• Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
• Tap MPR No. VII/MPR/1998, tentang perubahan dan tambahan atas Tap MPR No. I/MPR/1998 tentang peraturan tata tertib MPR
• Tap MPR No. XIV/MPR/1998, tentang Pemilihan Umum
• Tap MPR No. III/V/MPR/1998, tentang referendum
• Tap MPR No. IX/MPR/1998, tentang GBHN
• Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila
• Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Di bidang ekonomi, ia berhasil memotong nilai tukar rupiah terhadap dollar masih berkisar antara Rp 10.000 - Rp 15.000. Namun pada akhir pemerintahannya, terutama setelah pertanggungjawabannya ditolak MPR, nilai tukar rupiah meroket naik pada level Rp 6500 per dolar AS nilai yang tidak akan pernah dicapai lagi di era pemerintahan selanjutnya.

Selain itu, ia juga memulai menerapkan independensi Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

• Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
• Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
• Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp. 10.000,00
• Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
• Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
• Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
• Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Salah satu kesalahan yang dinilai pihak oposisi terbesar adalah setelah menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste), ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999.

Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tapi disisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.

Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil dilakukan pada Sidang Umum 1999, ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR.

Pandangan terhadap pemerintahan Habibie pada era awal reformasi cenderung bersifat negatif, tapi sejalan dengan perkembangan waktu banyak yang menilai positif pemerintahan Habibie. Salah satu pandangan positif itu dikemukan oleh L. Misbah Hidayat Dalam bukunya Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden.

Visi, misi dan kepemimpinan presiden Habibie dalam menjalankan agenda reformasi memang tidak bisa dilepaskan dari pengalaman hidupnya. Setiap keputusan yang diambil didasarkan pada faktor-faktor yang bisa diukur.

Maka tidak heran tiap kebijakan yang diambil kadangkala membuat orang terkaget-kaget dan tidak mengerti. Bahkan sebagian kalangan menganggap Habibie apolitis dan tidak berperasaan. Pola kepemimpinan Habibie seperti itu dapat dimaklumi mengingat latar belakang pendidikannya sebagai doktor di bidang konstruksi pesawat terbang.

Berkaitan dengan semangat demokratisasi, Habibie telah melakukan perubahan dengan membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis. Prinsip demokrasi juga diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-haripun, Habibie melakukan perubahan besar. Ia meningkatkan koordinasi dan menghapus egosentisme sekotral antarmenteri. Selain itu sejumlah kreativitas mewarnai gaya kepemimpinan Habibie dalam menangani masalah bangsa. Untuk mengatasi persoalan ekonomi, misalnya, ia mengangkat pengusaha menjadi utusan khusus. Dan pengusaha itu sendiri yang menanggung biayanya.

Tugas tersebut sangat penting, karena salah satu kelemahan pemerintah adalah kurang menjelaskan keadaan Indonesia yang sesungguhnya pada masyarakat internasional. Sementara itu pers, khususnya pers asing, terkesan hanya mengekspos berita-berita negatif tentang Indonesia sehingga tidak seimbang dalam pemberitaan.

4. Gus Dur

Kiai Haji Abdurrahman Wahid, akrab dipanggil Gus Dur (lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940 ? meninggal di Jakarta, 30 Desember 2009 pada umur 69 tahun) adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga 2001.

Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid dimulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001.

Tepat 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarnoputri setelah mandatnya dicabut oleh MPR. Abdurrahman Wahid adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Awal Karier

Gus Dur kembali ke Jakarta mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill Kanada. Ia membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) organisasi yg terdiri dari kaum intelektual muslim progresif dan sosial demokrat.

LP3ES mendirikan majalah yang disebut "Prisma" dan Gusdur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selain bekerja sebagai kontributor LP3ES, Gusdur juga berkeliling pesantren dan madrasah di seluruh Jawa. Pada saat itu, pesantren berusaha keras mendapatkan pendanaan dari pemerintah dengan cara mengadopsi kurikulum pemerintah.

Gus Dur merasa prihatin dengan kondisi itu karena nilai-nilai tradisional pesantren semakin luntur akibat perubahan ini. Gusdur juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang ia lihat. Pada waktu yang sama ketika mereka membujuk pesantren mengadopsi kurikulum pemerintah, pemerintah juga membujuk pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam perkembangan ekonomi Indonesia.

Gus Dur memilih batal belajar luar negeri dan lebih memilih mengembangkan pesantren. Abdurrahman Wahid meneruskan kariernya sebagai jurnalis, menulis untuk majalah dan surat kabar. Artikelnya diterima dengan baik dan ia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial.

Dengan popularitas itu, ia mendapatkan banyak undangan untuk memberikan kuliah dan seminar, membuat dia harus pulang-pergi antara Jakarta dan Jombang, tempat Gus Dur tinggal bersama keluarganya.

Meskipun memiliki karier yang sukses pada saat itu, Gus Dur masih merasa sulit hidup hanya dari satu sumber pencaharian dan ia bekerja untuk mendapatkan pendapatan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es.

Pada tahun 1974 Gusdur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di Pesantren Tambakberas dan segera mengembangkan reputasi baik. Satu tahun kemudian Wahid menambah pekerjaannya dengan menjadi Guru Kitab Al Hikam.

Pada tahun 1977, Gus Dur bergabung ke Universitas Hasyim Asyari sebagai dekan Fakultas Praktek dan Kepercayaan Islam dan Universitas ingin agar Gus Dur mengajar subyek tambahan seperti syariat Islam dan misiologi. Namun kelebihannya menyebabkan beberapa ketidaksenangan dari sebagian kalangan universitas.

5. Megawati

Megawati Soekarnoputri atau umum dikenal sebagai Mega (lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947, umur 65 tahun) adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004.

Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan anak presiden Indonesia pertama yang mengikuti jejak ayahnya menjadi presiden. Pada 20 September 2004, ia kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam tahap kedua pemilu presiden 2004.

Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999-2001, ia menjabat Wakil Presiden di bawah Gus Dur.

Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.

Kehidupan Awal

Megawati adalah anak kedua Presiden Soekarno yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ibunya Fatmawati kelahiran Bengkulu di mana Sukarno dahulu diasingkan pada masa penjajahan Belanda. Ia dilahirkan pada masa Agresi Militer Belanda. Pada waktu Soekarno diasingkan ke Pulau Bangka, Fatmawati melahirkan seorang bayi yang dinamai Megawati Soekarno Putri, pada tanggal 23 Januari 1947 di Kampung Ledok Ratmakan, tepi barat Kali Code. Setelah kemerdekaan Indonesia, Megawati lalu dibesarkan dalam suasana kemewahan di Istana Merdeka.

Dia pernah menuntut ilmu di Universitas Padjadjaran di Bandung (tidak sampai lulus) dalam bidang pertanian, selain juga pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (tetapi tidak sampai lulus).

Karier politik Mega yang penuh liku seakan sejalan dengan garis kehidupan rumah tangganya yang pernah mengalami kegagalan. Suami pertamanya, seorang pilot AURI, tewas dalam kecelakaan pesawat di laut sekitar Biak, Irian Jaya. Waktu itu usia Mega masih awal dua puluhan dengan dua anak yang masih kecil. Namun, ia menjalin kasih kembali dengan seorang pria asal Mesir, tetapi pernikahannya tak berlangsung lama. Kebahagiaan dan kedamaian hidup rumah tangganya baru dirasakan setelah ia menikah dengan Moh. Taufiq Kiemas, rekannya sesama aktivis di GMNI dulu, yang juga menjadi salah seorang penggerak PDIP.

6. Susilo Bambang Yudhoyono

Jend. TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono GCB AC (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 63 tahun) adalah Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004.

Ia, bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, terpilih dalam Pemilu Presiden 2004]. Ia berhasil melanjutkan pemerintahannya untuk periode kedua dengan kembali memenangkan Pemilu Presiden 2009, kali ini bersama Wakil Presiden Boediono. Sehingga, sejak era reformasi dimulai, Susilo Bambang Yudhoyono merupakan Presiden Indonesia pertama yang menyelesaikan masa kepresidenan selama 5 tahun dan berhasil terpilih kembali untuk periode kedua.

Yudhoyono yang dipanggil "Sus" oleh orangtuanya dan populer dengan panggilan "SBY", melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Ia merupakan seorang pensiunan militer. Selama di militer ia lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat.

Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000.

Pada Pemilu Presiden 2004, keunggulan suaranya dari Presiden Megawati Soekarnoputri membuatnya menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia. Hal ini dimungkinkan setelah melalui amandemen UUD 1945.

Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herrawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kini Kopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965.

Masa Kepresidenan

MPR pada periode 1999?2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 persen suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia unggul dari pasangan Presiden Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat.

Di masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa bumi, dll. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.

Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk UKP4R, sebuah lembaga kepresidenan yang saat ini diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto (Marsilam Simandjuntak pada saat pembentukan) pada 26 Oktober 2006. Lembaga ini pada awal pembentukannya mendapat tentangan dari Partai Golkar seiring dengan isu tidak dilibatkannya Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pembentukannya serta isu dibentuknya UKP4R untuk memangkas kewenangan Wakil Presiden, tetapi akhirnya diterima setelah SBY sendiri menjelaskannya dalam sebuah keterangan pers

7. Joko Widodo

Ir. H. Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi (lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961, umur 53 tahun) adalah Presiden ke-7 Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam Pemilu Presiden 2014. Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur, dan Wali Kota Surakarta (Solo) sejak 28 Juli 2005 sampai 1 Oktober 2012 didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota. Dua tahun sementara menjalani periode keduanya di Solo, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memasuki pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana. Rumahnya bahkan pernah digusur sebanyak tiga kali, ketika masa kecil, tapi ia mampu menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Dan setelah lulus, dia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karir politiknya dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik. Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangi Pilkada Jakarta 2012, dan kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang "baru" dan "bersih", meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.

Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus melambung dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan bahwa nama Jokowi terus diunggulkan. Pada awalnya, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa ia tidak akan mengumumkan calon presiden dari PDI Perjuangan sampai setelah pemilihan umum legislatif 9 April 2014. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Jokowi menerima mandat dari Megawati untuk maju sebagai calon presiden, tiga minggu sebelum pemilihan umum legislatif dan dua hari sebelum kampanye.

Mengutip dari beritaintrik.com, Diam-diam Presiden Jokowi menorehkan sebuah prestasi yang layak dicatat dengan tinta emas namun tidak banyak dipahami oleh mereka yang sibuk memperdebatkan hal yang remeh-temeh untuk kepentingan bangsa secara luas. Mereka yang tidak mau memikirkan masa depan negeri ini, masih saja berkutat dengan masa lalu yang mengharukan, namun tak memberi solusi yang bisa memacu semangat untuk berkarya dengan lebih baik.

Dalam sejarah Indonesia, baru Presiden Jokowi yang mampu meningkatkan anggaran infrastruktur Indonesia Rp. 290 triliun, meningkat 41 persen dari tahun lalu. Kenapa bisa? Karena pemerintah berani melakukan pengurangan subsidi BBM dengan signifikan alias turun drastis. Anggaran itu tertulis dalam APBN-P RP. 290,5 triliun dan jumlah terbesar dalam sejarah anggaran Indonesia.

Dalam APBN-P 2015, subsidi BBM tidak lagi menyandera anggaran negara. Bahkan alokasinya lebih rendah daripada subsidi pangan Rp 74,3 triliun. Tiga kementrian yang mendapatkan porsi alokasi terbesar dari anggaran infrastruktur ini adalah :

• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp 105 triliun.
• Kementrian Perhubungan Rp 52,5 triliun.
• Kementrian ESDM Rp 5,9 triliun. 

Anggaran infrastruktur juga dialokasikan bagi belanja non kementrian dan lembaga melalui:

• Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 29,7 triliun.
• Dukungan Tunai Infrastruktur (VGF) Rp 1,2 triliun.
• Tambahan dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat Rp 3,8 triliun. -
• Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang meningkat drastis dari Rp 3 triliun di APBN-P 2014 menjadi Rp 64,8 triliun. Peningkatan alokasi PMN diberikan dengan syarat tidak boleh digunakan untuk membayar utang.

Menurut Menteri Bappenas Adrianof Chaniago, maksud pemberian PMN oleh pemerintah memang bukan untuk penyehatan BUMN, melainkan untuk menunjang program pemerintah dalam mengejar pembangunan infrastruktur.

Betapa teliti dan cermatnya Jokowi dalam menata keuangan negara demi mengejar ketertinggalan negeri ini dalam pembangunannya akibat SUBSIDI yang tidak tepat. Walau pilihannya itu menuai banyak kritik atau demo karena mereka memang tidak mengerti atau memang sulit memahami, namun Jokowi bersama jajarannya berusaha sabar namun terus bekerja untuk mewujudkan segala misi dan visinya untuk masa depan rakyat Indonesia.

Tentu saja rakyat tetap harus mengawasi dengan hati-hati dan teliti, agar apa yang diharapkan presiden sesuai dengan target yang ditentukan dan keuangan negara tidak bocor hingga menghambat jalannya pembangunan. Jika ada kejanggalan, laporkan saja secara cepat daripada hanya ngomel dan mencela tanpa tindakan berarti.

Yang jujur harus terus ditegur
Yang baik harus terus diingatkan
Agar kejujuran dan kebaikannya itu TIDAK diselewengkan.

IV. Penutup

Untuk mengejar bangsa-bangsa lain yang lebih maju peradabannya, perjuangan bangsa Indonesia masih membutuhkan waktu panjang. Dibanding dengan bangsa lain yang sama-sama pernah dijajah dihitung sejak kemerdekaannya; Portugal 1 Desember 1640 (375 tahun), Amerika Serikat 4 Juli 1776 (239 tahun), Argentina 9 Juli 1816 (199 tahun), dan Indonesia 17 Agustus 1945 (70 tahun).

Umur bangsa dihitung sejak kemerdekaannya memang bukan menjadi satu-satunya tolok ukur pencapaian peradaban suatu bangsa. Tetapi secara kodrat manusia tentunya berbeda antara bayi, balita, remaja, dewasa, tua; baik dari segi fisik, mental spiritual, cara berfikir, maupun intelektualitasnya.

Sebagian perjalanan sejarah Indonesia dalam catatan 7 presiden di atas menunjukkan bahwa Indonesia tidak diam, Indonesia adalah bangsa kuat yang terus-menerus berkeinginan untuk maju pantang menyerah.

A. Berbenah Diri

Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besuk harus lebih baik dari hari ini. Ungkapan sederhana ini sepertinya masih relevan sebagai motivator ampuh bagi Indonesia untuk tidak pernah puas dengan apa yang sudah diraih.

Meningkatkan kerberhasilan yang sudah berjalan, merealisasikan program-program yang belum berjalan, meninggalkan apa yang tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat, menggali dan mencari kemungkinan alternatif lain yang diyakini lebih baik. Selalu mengevaluasi dan instropeksi diri, saling bahu-membahu, saling ingat-mengingatkan dalam hal kebenaran, itu semua menjadi tanggungjawab kita bersama sebagai bangsa.

B. Komponen Peradaban Bangsa Indonesia

Komponen dimaksud adalah wilayah dan rakyat, sistem pemerintahan, dan komponen-komponen pendukung lainnya.

1. Wilayah dan Rakyat

Republik Indonesia (RI) adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau.

Luas wilayah Indonesia terdiri dari daratan sekitar 1.9 juta km2 dan laut mencapai 5,8 juta km2, terdiri dari 0,3 juta km2 perairan teritorial, 2,8 juta km2 perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km2 Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

Secara hukum internasional, berdasarkan Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 yang ditanda tangani pemerintah Indonesia, batas-batas wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Hindia Belanda.

Rakyat Indonesia adalah masyarakat manusia yang mendiami dan mencari penghidupan di wilayah Indonesia. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain).

Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani, sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka berdasarkan kemaslahatan.

2. Sistem Pemerintahan

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Indonesia menganut sistem "trias politica" yakni pemisahan fungsi kekuasaan antara; Legislatif (penyusun dan pembuat undang-undang), Eksekutif (pelaksana undang-undang), dan Yudikatif (kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang).

Tidak ada yang salah dari sistem ini, hanya saja masalah perekrutan dan komposisi personifikasinya yang mesti dibenahi. Selain mereka diusung oleh partai, menurut penulis perlu adanya semacam lembaga selektor independen beranggotakan tokoh masyarakat dari berbagai komponen bangsa seperti telah dijelaskan pada BAB II Membangun Peradaban Bangsa Indonesia bagian A. Pancasila sub bagian 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan beserta penjelasannya di atas.

Dengan perekrutan yang lebih bersih diharapkan roda pemerintahan bisa berputar lebih terarah di segala bidang baik militer, pendidikan, ekonomi, kesehatan, pertanian, kelautan, industri, seni budaya, pariwisata, olahraga, dan semuanya.

3. Media Informasi / Pers

Media Informasi atau sering disebut sebagai Pers seperti Surat Kabar, Radio, Televisi, Media Cyber, dan semacamnya adalah komponen peradaban bangsa yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Media ini berfungsi memberikan informasi segala kejadian/peristiwa dalam masyarakat manusia (rakyat) baik yang disebabkan oleh alam terlebih yang disebabkan oleh ulah manusianya.

Media Informasi juga berfungsi memberikan informasi dan mengkomunikasikan program-program pemerintah yang seharusnya berjalan tetapi belum bisa berjalan dan atau terjadi penyimpangan sehingga identifikasi permasalahan beserta solusinya segera bisa dilakukan.

Selalu meneliti dan mengawasi dengan hati-hati terhadap pelaksanaan program-program pemerintah adalah menjadi tanggungjawab utama insan Pers. Tentunya tetap dalam koridor ber-Tuhan, berkeadilan, beradab, dan selalu menjaga keutuhan NKRI.

4. Spiritualis

Kebanyakan manusia meyakini apa yang sering disebut sebagai unsur X, yaitu kemungkinan-kemungkinan realita ke depan yang tidak terduga. Mengetahui dan mempelajari unsur ini mengantarkan kita lebih berhati-hati sebelum mengambil sebuah keputusan.

Penulis berpendapat perlu adanya komponen bangsa yaitu orang-orang dengan tingkat kemampuan spiritual tinggi yang selalu mengawasi memberikan kontribusi untuk kemajuan peradaban bangsa ini.

Anak-anak bangsa Indonesia harus ada yang mau belajar, berupaya, tirakat, tafakur, dzikir dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencapai tingkat spiritualitas yang lebih tinggi.

5. Tuhan

Kita telah berikrar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa ber-Tuhan tertuang dalam sila pertama dasar negara Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa.

Tuhan harus kita yakini sebagai Maha Penentu segalanya setelah proses belajar, berdaya-upaya, bekerja, berdo'a dan semuanya telah kita lakukan. Jika keyakinan ini ada pada diri setiap rakyat Indonesia, maka kedaulatan rakyat itu sebenarnya telah kita raih pada hakekatnya. Wallohua'lam.


Referensi Bacaan:
1. http://www.zonasiswa.com/
2. http://kbbi.web.id/
3. http://id.wikipedia.org/wiki/
4. http://www.kpi.go.id/
5. https://id-id.facebook.com/notes/echo-mild/
6. http://beritaintrik.com/
7. http://www.slideshare.net/
8. https://www.facebook.com/jokowi/

Penulis:

Edy Rochani
Sekjen LSM Caping Gunung Trenggalek;
Sekjen Yayasan Capil Indonesia;
Kontributor & Layout Designer http://www.capinggunung.com/;
Operator Sekolah SDN 1 Pangkal Kec. Sawoo Kab. Ponorogo
Operator Sekolah SDN 1 Tumpuk Kec. Sawoo Kab. Ponorogo