Caping Gunung Indonesia - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di minta oleh serikat pekerja air minum Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Direktur Utama PAM Jaya, Sri Widayanto.
Karena, yang bersangkutan masih saja menunda pembelian saham dari pihak swasta asing yaitu Palyja dan Aetra.
Salah satu pengurus SPAII, Sri Rima Mulyati mempertanyakan belum adanya inisiatif dari direksi untuk melakukan perdamaian. Padahal menurut dia, sudah ada surat dari gubernur untuk melakukan percepatan perdamaian.
"Pengadilan juga telah memberikan waktu untuk berdamai, tapi sampai saat ini belum juga ada inisiasi dari direksi untuk melakukan perdamaian," kata Sri di Jakarta, Senin (16/3/2015).
Untuk itu, Sri berharap penyelesaian swastanisasi air tersebut tidak bergantung pada putusan hakim pengadilan karena hasil dari Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa masalah air dikelola oleh negara bukan pihak swasta bahkan asing.
"Kami akan support Dirut PAM Jaya seandainya perundingan dilakukan. Tapi jika Dirut PAM Jaya tidak melakukan perintah gubernur, maka gubernur harus mengevaluasi Dirut PAM Jaya bahkan mengganti dengan yang baru," ujarnya.
Sementara Ketua Umum Jaringan Risert Kolektif Indonesia, Muhammad Rahman Sari menjelaskan air merupakan masalah sosial dan diatur dalam UU untuk kebutuhan rakyat yang dikelola oleh negara.
"Jadi Pemda DKI harus mematuhi dan melaksanakan hal itu. Apalagi setelah putusan MK memenangkan supaya air dikelola negara, gubernur tidak bisa lagi mengelak untuk mengabaikan putusan tersebut," tandasnya ....#apricgo
Sumber, Caping Gunung Indonesia
0 comments:
Posting Komentar