Caping Gunung Indonesia - DPRD menilai Ahok gagal dalam 100 hari pertamanya untuk menyelesaikan masalah banjir, macet dan juga korupsi di Ibukota. Ahok juga dinilai tempramental dan banyak bicara ketimbang aksinya membenahi Jakarta.
Drama Politik yang bagi saya sebenarnya sangat menggelikan. mengapa begitu? kalau dirunut lagi kebelakang, kita ini seperti sedang berada di “Republik Mimpi”. dimana para pemimpin dan pelaksana tugas dan kewajibannya “sibuk” dan “asyik-asyik-an” sendiri. rakyat, dengan interpretasi dan harapan yang setinggi langit. sementara disisi lain pemimpinnya “suka” menceritakan dongeng-dongeng dari negeri peri.
Politik Kepentingan “No Ending”
Bagi saya, arti politik di negeri ini sudah lama mati. kalau mau dibilang apatis berpolitk, ya silahkan. dibilang “otak udang” mengenai politik, ya silahkan. toh, anggapan saya itu benar dan nyata; bahwa Politik, selalu dan selalu adalah persoalan kepentingan politik. tidak ada yang lain.
Maka tidak perlu heran, setelah Jokowi sempat hendak dimakzulkan, konflik besar KPK vs Polri, kini giliran Ahok yang “berkesempatan” dimakzulkan. memprihatinkan bukan?
Ketika membaca berita yang ditulis oleh harian VIVA tersebut, saya mendadak malas. bukan apa-apa, tapi bagi saya Ahok ini seperti sedang berusaha “mengorek-ngorek” luka yang berusaha ditutup-tutupi oleh DPRD. sementara disisi lain sebagai orang yang memiliki “koreng”, DPRD tentu tidak rela kalau lukanya tadi “diobok-obok” seenaknya.
Laporan investigasi Kompas, berkaitan dengan persoalan perusahaan pemenang Tender senilai 5,8 M itu ternyata hanya sebuah toko fotokopi sederhana yang ketika diklarifikasi ternyata “tidak tahu menahu persoalan tender” tersebut. sampai disini saja sudah kelihatan, bahwa Hak Angket (DPRD), tidak lain adalah sebuah rencana sistematis yang disusun sedemikian rupa untuk memakzulkan Ahok, sekaligus untuk menutupi dana penggunaan APBD 2014 sebesar 330 M untuk pengadaan UPS tadi.
Logikanya sederhana saja, kalau memang berkaitan dengan yang sudah dibeberkan Ahok ‘rencana fiktif’ anggaran DPRD senilai 12,1 T itu tidak benar adanya, mengapa seluruh fraksi DPRD bersikukuh untuk melakukan rencana ‘pelengseran’ Ahok? mengapa tidak memberikan bukti nyata didepan Ahok bahwa dana itu benar-benar digunakan sesuai yang sudah disampaikan DPRD dalam anggaran itu??
Apakah DPRD ini anak kecil yang kalau dimarahi Bapaknya, kemudian mengadu ke Ibunya? apakah iya begitu caranya “berpolitik”??? apa iya itu caranya seorang politisi menyelesaikan permasalahan politik?
Kalau setiap pemimpin yang tidak ikut dalam arus ‘lingkaran setan’ politik dilengserkan, ganti baru dilengserkan lagi, ganti baru lagi dilengserkan lagi, lalu sampai kapan pemimpin-pemimpin pemerintahan ini bisa menjalankan dan melakukan tugasnya untuk mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat itu??
Kalau memang mau bermain drama politik, mainkan secara fair dong! kalau dituduh tidak salah, ya tinggal buktikan, kalau yang menuduh salah maka buktikan juga! jangan kemudian setiap pemimpin yang masih dalam status menjalankan tugas dan kewajiabannya itu seenaknya saja dilengserkan.
Gambaran Pemimpin Ideal itu yang Bagaimana?
Pertanyaan ini terus terngiang-ngiang dalam benak saya. apakah sebenarnya pemimpin ideal itu?
Apakah pemimpin ideal itu, mereka yang berpihak kepada kepentingan partainya? apakah mereka yang setia menjunjung tinggi kepentingan golongannya? apakah mereka yang ’santun’, ‘beretika’ dalam tingkah-lakunya? atau, mereka yang rela dicaci maki, dihina karena membela kepentingan rakyat? atau juga mereka yang suka mengumbar janji-janji tanpa pernah menetapinya?
Lalu gambaran pemimpin ideal itu yang bagaimana? apakah Ahok itu pemimpin ideal dengan segala kekurangan-kelebihannya? apakah Jokowi itu sosok presiden ideal dengan gaya kepemimpinannya?#okta_cgo
Sumber, Berita Indonesia
Sumber, Berita Indonesia
